Lampu Sorot KPK Pindah ke Dinas Pendidikan Riau: DPD SPRI Tegaskan Dukungan Anti-Korupsi Adalah Harga Mati!

- Penulis

Sabtu, 15 November 2025 - 08:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Alwinsyah (Ketua DPD SPRI Provinsi Riau)

Foto: Alwinsyah (Ketua DPD SPRI Provinsi Riau)

Pekanbaru, (LA) – Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih berada di bawah sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya Gubernur Riau dan Kepala Dinas PUPR diboyong ke Jakarta, kini KPK mengalihkan fokusnya ke sektor lain yang sangat strategis.

Pada hari Kamis (13/11/2025), dilaporkan bahwa tim penyidik KPK telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kehadiran mendadak ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai dugaan korupsi yang mungkin terjadi di dinas yang bertanggung jawab atas anggaran pendidikan miliaran rupiah tersebut.

DPD SPRI: Dukungan Anti-Korupsi Harga Mati

Menyikapi meluasnya investigasi ini, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Riau tampil ke depan untuk menguatkan posisi KPK. DPD SPRI menegaskan bahwa dukungan terhadap lembaga antirasuah adalah harga mati, terutama dalam membersihkan Riau dari penyakit korupsi yang sistemik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan lagi soal markup proyek jalan, ini sudah menyentuh anggaran untuk masa depan anak-anak Riau. DPD SPRI Riau mendukung penuh setiap langkah KPK,” ujar perwakilan DPD SPRI Riau. “Kami meminta KPK tidak gentar terhadap intervensi manapun. Dukungan ini harus menjadi jaminan bahwa KPK akan terus bekerja profesional dan independen, tanpa memandang pangkat atau jabatan.”

Menuntut Pemulihan Integritas Birokrasi

Meskipun belum ada detail resmi dari KPK atau Dinas Pendidikan, gelombang investigasi ini telah mengukuhkan kembali kepercayaan publik terhadap KPK. Masyarakat Riau berharap, setelah serangkaian penindakan terhadap pejabat tinggi yang terbukti korupsi, birokrasi Riau dapat segera memulihkan integritasnya.

DPD SPRI Riau menekankan bahwa pengusutan di Dinas Pendidikan harus menjadi momentum kritis bagi Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran. Tuntutan pers ini jelas: transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan baru dalam menjalankan pemerintahan, demi menjamin bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar dinikmati oleh rakyat. (***)

Penulis : Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel lensaaksara.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pukulan Telak bagi Mafia Cukai: Duet Bea Cukai dan BAIS TNI Gulung Sindikat Pita Bodong Rp 570 Miliar di Jateng
Polda Sumsel Sikat Mafia BBM Subsidi di Tengah Kenaikan Harga
“Gagalkan Peredaran 7 Juta Batang Rokok Ilegal, Bea Cukai Jatim II Selamatkan Potensi Negara Rp5,22 Miliar!”
Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Bantah Tudingan Pemerasan Anggaran di Dinas PUPR-PPKP
Bareskrim Polri Gerebek Jaringan Penyelundupan Ponsel Ilegal, Sita Lebih dari 5 Ribu Unit
Analisis: Kemungkinan Kebebasan Abdul Wahid setelah Penolakan Eksepsi oleh Pengadilan
Penolakan Eksepsi Abdul Wahid: Pro dan Kontra dalam Sidang Hukum
Cukong TNTN Tersangka Tapi Bebas Berkeliaran, Pengamat: Jangan Jadikan Pengembalian Lahan sebagai “Tiket Bebas Penjara”
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 07:30 WIB

Pukulan Telak bagi Mafia Cukai: Duet Bea Cukai dan BAIS TNI Gulung Sindikat Pita Bodong Rp 570 Miliar di Jateng

Sabtu, 25 April 2026 - 00:05 WIB

Polda Sumsel Sikat Mafia BBM Subsidi di Tengah Kenaikan Harga

Jumat, 24 April 2026 - 23:37 WIB

“Gagalkan Peredaran 7 Juta Batang Rokok Ilegal, Bea Cukai Jatim II Selamatkan Potensi Negara Rp5,22 Miliar!”

Rabu, 22 April 2026 - 13:27 WIB

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Bantah Tudingan Pemerasan Anggaran di Dinas PUPR-PPKP

Senin, 20 April 2026 - 19:59 WIB

Bareskrim Polri Gerebek Jaringan Penyelundupan Ponsel Ilegal, Sita Lebih dari 5 Ribu Unit

Berita Terbaru