Pekanbaru, (LA) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menggelar rapat evaluasi di Kantor Gubernur pada Selasa (21/10/2025). Pertemuan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program prioritas Presiden, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau.
Dalam pemaparannya, Gubernur Abdul Wahid menyatakan bahwa Pemprov Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi, didukung oleh seluruh Sekda di kabupaten/kota se-Riau. Pengecekan rutin ke sekolah dan dapur penyedia MBG juga sudah dilakukan hampir setiap minggu.
Meskipun demikian, Wahid mengakui bahwa jangkauan program MBG di Riau baru mencapai 10% dari total target sasaran. Respon dari masyarakat, khususnya orang tua, tergolong sangat positif karena merasa terbantu dalam penyediaan bekal makan anak.
Namun, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan. Di awal implementasi, hanya setengah dari siswa yang bersedia mengonsumsi makanan yang disediakan, dengan keluhan utama terkait rasa. Gubernur Wahid meminta pihak dapur segera memperbaiki kualitas rasa. Ia juga mengimbau siswa untuk menyampaikan keluhan melalui tulisan di tempat makan, bukan di media sosial.
Masalah krusial lainnya adalah pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Wahid menyebutkan terbatasnya alat pengujian, di mana Riau hanya memiliki 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida dan 32 untuk formalin) sepanjang tahun 2025. Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan menguji minimal lima komoditas segar. Hingga kini, baru 15 SPPG di Pekanbaru (12 titik) dan Kampar (3 titik) yang menjalani pengujian.
Kualitas pangan juga rawan karena sebagian besar bahan baku masih didatangkan dari luar Riau. Selain itu, sempat terjadi kasus keracunan akibat pengawasan yang lemah, di mana beberapa dapur memasak makanan sejak malam hari sehingga basi saat disajikan pagi harinya. Gubernur menekankan bahwa prosedur standar seharusnya adalah memasak pada pukul 02.00 hingga 05.00 pagi.
Sementara itu, Deputi BGN Dadang Hendrayudha menyoroti masalah operasional di Pekanbaru. Dari sekitar 873 SPPG yang ada, sebagian besar belum memiliki dapur aktif. Hal ini menyebabkan beberapa tenaga kerja yang sudah digaji negara belum bekerja secara optimal.
Dadang juga menggarisbawahi pentingnya tenaga ahli gizi dan akuntan di setiap dapur. Ahli gizi diperlukan untuk menyusun menu seimbang berbasis kearifan lokal, bukan menu nasional tunggal, serta menghitung komposisi nutrisi. Sayangnya, tenaga ahli ini sulit didapatkan.
Untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Riau, pembangunan SPPG memberikan kemudahan bagi investor lokal. Mereka dapat mendaftar langsung melalui Satgas kabupaten/kota, tanpa harus melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Bangunan SPPG dirancang standar seluas 150 m² dengan fasilitas lengkap dari kantor hingga ruang pengolahan. (***)
Penulis : Rifky
